Rumah Mewah yang Kehabisan Uang Belanja
Oleh: Om Hendly
Ada sebuah rumah yang sangat megah. Halamannya luas, kendaraannya banyak, kebunnya subur, dan penghuninya disegani tetangga. Dari luar, siapa pun akan mengira rumah itu tak pernah kekurangan apa pun.
Di dalam rumah itu ada sepasang suami istri.
Anggap saja mereka adalah pemerintah dan DPRD. Mereka mengelola seluruh isi rumah. Di sana juga ada banyak pekerja. Ada yang memasak, menyapu, mencuci, menyetrika, mengurus kebun, merawat kendaraan, hingga mengasuh anak. Semua digaji dari uang rumah tangga.
Namun belakangan, rumah megah itu mulai kesulitan. Uang belanja menipis. Tagihan menumpuk. Gaji pekerja mulai terlambat. Suasana rumah tidak lagi senyaman dulu.
Lalu muncul usulan yang terdengar “cerdas”: pinjam uang lagi. Kalau perlu, gadaikan sertifikat rumah agar mendapat tambahan dana.
Pertanyaannya sederhana. Kalau rumah yang sudah kaya saja sampai harus menggadaikan sertifikatnya untuk membayar kebutuhan sehari-hari, apakah itu tanda rumah tersebut sedang dikelola dengan baik? Atau justru sedang menutupi masalah yang lebih besar?
Menggadaikan aset hanya untuk menutup pengeluaran rutin ibarat menambal atap bocor dengan kertas. Mungkin hari ini terlihat aman, tetapi hujan berikutnya akan memperlihatkan kenyataan.
Padahal, sebelum berpikir meminjam atau menggadaikan, bukankah lebih bijak jika penghuni rumah duduk bersama?
Suami dan istri harus berbicara jujur. Berapa sebenarnya uang yang masuk? Dari mana sumbernya? Ke mana saja uang itu dibelanjakan? Mana yang benar-benar kebutuhan, mana yang sekadar keinginan? Keterbukaan bukan sekadar slogan, melainkan syarat utama agar kepercayaan tetap terjaga.
Setelah itu, beranilah mengambil keputusan yang mungkin tidak populer. Bila kondisi keuangan sedang sulit, mengapa tetap mempertahankan beban yang terlalu besar?
Bila satu pekerja mampu memasak sekaligus menyetrika dengan tambahan upah yang layak, mengapa harus mempekerjakan dua orang hanya demi mempertahankan gengsi?
Mengurangi pemborosan bukan berarti tidak peduli kepada pekerja. Justru itu bentuk tanggung jawab agar rumah tetap berdiri dan semua yang masih bekerja tetap memiliki kepastian.
Sayangnya, dalam banyak “rumah mewah” milik negara, yang sering dikorbankan justru rakyat kecil. Belanja seremonial masih berjalan, perjalanan dinas tetap ramai, rapat terus berganti tempat, sementara kas rumah makin tipis. Ketika uang habis, solusi yang dipilih bukan membenahi kebocoran, melainkan mencari utang baru.
Ironisnya, rumah yang katanya kaya malah hidup seperti orang yang terus membeli barang dengan kartu kredit. Setiap bulan hanya sibuk membayar cicilan, sementara dapur mulai sulit mengepul.
Daerah yang kaya seharusnya tidak miskin dalam tata kelola. Kekayaan alam tidak akan pernah cukup jika yang kaya hanya anggaran, sementara yang miskin adalah kejujuran, keberanian berhemat, dan kemampuan menentukan prioritas.
Karena pada akhirnya, rumah tidak runtuh karena kurang megah. Rumah runtuh ketika penghuninya lebih sibuk menjaga citra daripada menyelamatkan fondasinya.
