Briopini.com — Morowali Utara dikenal sebagai salah satu daerah yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam. Di bawah tanahnya tersimpan nikel, di atasnya berdiri aktivitas industri dan investasi dengan nilai ekonomi yang tidak kecil.
Namun di tengah narasi tentang kekayaan daerah, ada sebuah ironi yang patut direnungkan: mengapa urusan kemanusiaan masih terasa begitu mahal?
Salah satu keluhan yang terus muncul di tengah masyarakat, adalah persoalan biaya ambulans atau kendaraan pengangkut jenazah ketika harus membawa orang yang telah meninggal dunia keluar daerah.
Bagi sebagian orang, angka yang dianggap mahal mungkin hanya terlihat sebagai sebuah tarif.
Tetapi bagi keluarga yang sedang berduka, persoalannya jauh lebih dalam.
Mereka bukan sedang menyewa kendaraan untuk perjalanan biasa. Mereka sedang berusaha membawa pulang orang yang mereka cintai, untuk dimakamkan di tanah kelahirannya, berkumpul bersama keluarga untuk terakhir kalinya.
Di titik inilah pemerintah seharusnya tidak hanya melihat persoalan dari sudut aturan, tarif dan administrasi, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Sebab orang yang meninggal tidak lagi memiliki kemampuan untuk memilih. Keluarganya pun sering berada dalam kondisi psikologis yang berat, sementara kebutuhan biaya pemakaman, perjalanan dan berbagai keperluan lainnya sudah menunggu.
Jangan sampai daerah yang kaya sumber daya alam, justru terasa miskin dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kemanusiaan.
Ini bukan berarti setiap layanan harus selalu gratis. Kendaraan membutuhkan bahan bakar, sopir harus bekerja, kendaraan harus dirawat dan perjalanan jauh memang membutuhkan biaya.
Tetapi pemerintah memiliki ruang untuk membuat kebijakan yang lebih manusiawi: subsidi, pembebasan biaya bagi keluarga tidak mampu, tarif khusus untuk pengangkutan jenazah, kerja sama dengan rumah sakit, pemerintah desa, perusahaan, maupun penyedia layanan sosial.
Di berbagai daerah, tarif ambulans dan mobil jenazah memang dapat ditetapkan berdasarkan jarak dan komponen pelayanan. Artinya, persoalannya bukan semata-mata apakah ada tarif, melainkan apakah tarif tersebut masih memiliki rasa keadilan ketika berhadapan dengan keluarga yang sedang berduka. Sebagai gambaran, sejumlah pemerintah daerah menetapkan tarif mobil jenazah berdasarkan jarak tempuh, sementara ada pula layanan kesehatan pemerintah yang menerapkan tarif relatif terukur berdasarkan jarak.
Yang lebih menyentuh justru ketika pelayanan kemanusiaan datang dari masyarakat dan para relawan.
Ketika ada warga yang membutuhkan kendaraan, untuk membawa jenazah pulang, orang-orang bergerak. Relawan mencari kendaraan. Donatur membantu bahan bakar. Komunitas membuka komunikasi. Mereka bekerja tanpa banyak bertanya siapa yang akan mendapatkan keuntungan.
Di Morowali Utara sendiri, keberadaan layanan ambulans yang bergerak atas kepedulian sosial menunjukkan bahwa kebutuhan tersebut nyata di tengah masyarakat. Sirene ambulans bahkan menjadi simbol kepedulian bagi warga yang membutuhkan pertolongan.
Lalu muncul pertanyaan sederhana:
Di mana negara ketika masyarakat sedang sibuk menyelamatkan sisi kemanusiaan?
Pemerintah jangan hanya hadir ketika ada seremoni, peresmian, gunting pita, terima piagam dan pembangunan fisik.
Pemerintah juga harus hadir, ketika seorang ibu menangis karena tidak punya biaya membawa jenazah anaknya pulang.
Pemerintah harus hadir, ketika seorang ayah meninggal di luar daerah dan keluarganya kebingungan mencari kendaraan untuk membawanya kembali.
Pemerintah bahkan terlihat lebih sibuk, lebih gelisah ketika tidak ada kepastian soal Dana Bagi Hasil (DBH), dari pada suara kesulitan masyarakatnya.
Pemerintah harus hadir, ketika keluarga miskin tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari relawan.
Sebab ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya berapa banyak jalan yang dibangun, berapa besar investasi yang masuk, atau berapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi.
Ada ukuran lain yang jauh lebih sederhana:
Seberapa manusiawi pemerintah memperlakukan rakyatnya, ketika rakyat sedang berada di titik paling lemah dalam hidupnya.
Kekayaan sumber daya alam seharusnya tidak hanya menghasilkan angka dalam laporan ekonomi. Kekayaan itu semestinya kembali menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat, termasuk dalam bentuk pelayanan publik yang murah, mudah dan manusiawi.
Karena itu, keluhan mengenai mahalnya biaya ambulans pengangkut jenazah keluar daerah jangan dianggap sebagai keluhan biasa.
Ini adalah alarm sosial.
Alarm bahwa ada keluarga yang mungkin sedang berduka sekaligus harus berjuang mencari biaya.
Alarm bahwa ada kebijakan yang mungkin perlu dievaluasi.
Dan yang paling penting, alarm bahwa sisi kemanusiaan jangan sampai kalah oleh angka-angka dalam sebuah peraturan.
Aturan dibuat untuk mengatur kehidupan manusia.
Bukan untuk membuat manusia kehilangan kemanusiaannya.
Morowali Utara boleh kaya.
Daerah ini boleh memiliki sumber daya alam yang melimpah.
Investasi boleh terus tumbuh.
Tetapi semua itu akan terasa hambar jika pada saat rakyat membutuhkan pertolongan paling sederhana, mereka justru merasa sendirian.
Jangan biarkan sirene ambulans lebih sering terdengar membawa suara kemanusiaan dari masyarakat, sementara pemerintah hanya terdengar melalui aturan.
Karena pada akhirnya, kekayaan sebuah daerah bukan hanya tentang apa yang tersimpan di dalam tanahnya.
Kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika rakyatnya merasa negara hadir, terutama ketika mereka sedang berduka.
