Briopini.com— Pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya pada rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah, menjadi salah satu area yang rawan terjadi penyimpangan apabila tidak disertai pengawasan dan transparansi yang kuat.
Sejumlah modus dugaan penyalahgunaan dana BLUD, antara lain berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pembelian obat-obatan dan alat kesehatan, pembayaran utang yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, hingga pengelolaan pendapatan layanan kesehatan.
Salah satu titik rawan berada pada belanja barang dan jasa. Proses pengadaan obat, alat kesehatan maupun kebutuhan medis lainnya dapat menjadi celah penyimpangan apabila terjadi penggelembungan harga, pengadaan fiktif, atau pengaturan penyedia.
Selain itu, pengelolaan pendapatan layanan juga membutuhkan pengawasan ketat. Pendapatan dari pelayanan kesehatan harus dicatat dan dikelola secara transparan, agar tidak terjadi kebocoran maupun penyalahgunaan oleh pihak tertentu.
Fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLUD pada dasarnya bertujuan memberikan ruang bagi fasilitas kesehatan, untuk meningkatkan pelayanan. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus dibarengi sistem pengendalian internal, audit dan pertanggungjawaban yang memadai.
Kasus RSUD Pirngadi Medan
Persoalan dugaan korupsi dana BLUD kembali menjadi perhatian, setelah Kejaksaan Negeri Medan mengusut dugaan korupsi belanja barang dan jasa di RSUD dr. Pirngadi Medan dengan nilai sekitar Rp23,8 miliar.
Dalam perkara tersebut, penyidik mendalami penggunaan anggaran BLUD yang berkaitan dengan belanja obat dan pembayaran utang. Sejumlah saksi juga telah diperiksa dalam proses penyelidikan.
Kasus tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana BLUD membutuhkan pengawasan serius, bukan hanya dari internal rumah sakit tetapi juga pemerintah daerah dan aparat pengawasan.
Bukan Berarti Semua BLUD Bermasalah
BLUD sendiri merupakan pola pengelolaan keuangan yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada unit pelayanan publik, terutama fasilitas kesehatan, agar dapat memberikan pelayanan secara lebih efektif.
Karena itu, persoalan utamanya bukan pada status BLUD, melainkan bagaimana mekanisme pengelolaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangannya dijalankan.
Setiap dugaan penyimpangan tentu harus dibuktikan melalui proses hukum dan audit yang berwenang. Prinsip asas praduga tak bersalah juga tetap harus dikedepankan sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Pengawasan yang ketat, transparansi anggaran serta keterbukaan informasi menjadi penting agar dana yang bersumber dari pelayanan publik benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Daftar Kasus Korupsi Dana BLUD Terbesar
• RSUD dr. Pirngadi Medan: Nilai anggaran yang diusut mencapai Rp 23,81 miliar terkait belanja barang, jasa, dan masalah utang obat menahun.
• RSUD Bangkinang (Riau): Menyeret dua mantan direktur utama dengan nilai kerugian negara terbukti mencapai Rp 6,99 miliar akibat manipulasi pertanggungjawaban kegiatan fiktif.
• Puskesmas se-Kabupaten Mojokerto: Kasus penyimpangan pengelolaan dana BLUD tahun anggaran 2021–2022 yang merugikan negara sebesar Rp 5,04 miliar dan melibatkan pihak akademisi sebagai rekanan.
• RSUD Kabanjahe: Mantan bendahara rumah sakit divonis bersalah atas penyelewengan dana BLUD yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,8 miliar.
